Hotel Grand Piramid (Hotel GP)

May 27, 2008

Keseriusan Pemkot Balikpapan untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) patut diacungi jempol. Sebuah Hotel milik Tjoa Suzana Darwis bernama Hotel Grand Piramid (Hotel GP) yang terletak di Jl Mayjend Sutoyo Gunung Malang terancam dibongkar karena diduga tidak sesuai dengan Perda IMB Balikpapan. Tak hanya itu, 7 PNS dikabarkan terlibat dan harus mempertanggungjawabkan kelalaian sehingga berdiri Hotel GP yang melanggar aturan.

“Bangunan hotelnya terlalu mepet dengan rumah warga padahal kalau tidak salah sesuai Perda IMB pendirian bangunan harus memiliki jarak sekurang-kurangya 3 meter dengan rumah warga,” beber Staf Bagian Hukum Pemkot Balikpapan Asmiran kepada Post Metro belum lama ini. Hotel GP sendiri lokasi persisnya di samping pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) PT PLN Gn Malang.

Selain itu, kata Asmiran, bagian fisik bangunan tidak sesuai dengan aturan karena jembatan masuk telah menutupi trotoar jalan yang fungsinya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

“Pokoknya mas ada tiga pelanggaran masing-masing bangunan hotel tidak memiliki jarak normal dengan rumah warga, jembatan hotel menutupi trotoar serta menambah bagian fisik bangunan yang tidak sesuai dengan site plan pembangunan hotel,” ungkapnya.

Asmiran mengaku, melihat pelanggaran IMB ini maka pemilik bangunan diancam hukuman penjara selama 6 bulan atau denda Rp 6 juta dengan konsekuensi harus melakukan revisi site plan, IMB dan UKL-UPL.

“Ya kalau tidak direvisi pemilik bangunan harus dijebloskan dalam penjara atau harus membayar denda Rp 6 juta,” ancam Asmiran.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Hotel GP yang telah melanggar aturan ini? Aspiran mengaku, dirinya tidak mengetahui secara pasti namun para PNS yang terlibat akan mendapat sanksi dari Pemkot sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

“Kalau saya tidak salah PNS yang terlibat sebanyak 7 orang telah diketahui oleh pak Rizal (wakil walikota Balikpapan, red) dan sanksinya kemungkinan penurunan jabatan, pemotongan gaji atau mutasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perizinan dan Investasi Daerah (BPID) Pemkot Balipapan Drs Suryanto MM yang dihubungi Post Metro lewat ponselnya mengatakan, untuk masalah IMB pembangunan Hotel GP ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Penataan Kota dan Pemukiman (DPKP) sedangkan BPID hanya sebatas menyetujui saja.

“Wah kalau IMB lebih jelas kepada DPKP. Jadi tolong tanyakan saja kepada DPKP,” singkat Suryanto menjawab.(bm-4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: